REKONSTRUKSI ‘IKHLASH’ di Dalam PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

MUKODDIMAH

Adanya penyusunan konsep ikhlash ini adalah dalam rangka menerapkan nilai-nilai ikhlas dalam dunia pendidikan dan menyuci otak-otak umat Islam dari kejenuhan dan kebuntuan pemikiran dalam afiliasi mereka terhadap manajemen konsep barat, serta kegelisahan terhadap ‘auroq’ dan ‘oplah’. Dihadirkannya kembali konsep ini juga diharapkan bisa menyeimbangkan umat muslim dalam melaksanakan tata negaranya dan tata hidupnya khususnya antara materi dan non-materi di dalam dunia pendidikan . Diharapkan pula bahwa dengan ‘menegur hati’ tentang ikhlash ini agar umat islam bisa mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan aturan (syariat) tanpa harus tertinggal dengan perkembangan zaman.

Bangsa Indonesia dengan kemajemukan budaya dan agama, akan sangat bertentangan sekali bila harus secara mutlak mengedepankan antara duniawinya yang terkesan material (lebih mengedepankan aspek materi/kekayaan dan kebahagiaan duniawi) dibanding kepribadian bangsa Indonesia yang santun dan suka gotong royong, yang terbiasa dengan saling tolong-menolong dan selalu menjaga kuat persaudaraan, nrimo, hormat, kebersamaan/keselarasan, serta budaya beragama dan mengakui kekuatan ghaib. Budaya yang sopan dan santun akan bersitegang dengan budaya mengejar waktu dan profesional, budaya saling membantu satu sama lain akan bertentangan dengan budaya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dalam bentuk material. Maka bisa ditarik kesimpulan awal bahwa bangsa Indonesia sebenarnya tidak cocok dengan materialisme tulen sampai kapanpun selama kita masih hidup, masih makan dan minum dari tanah air Indonesia, selama kita masih berbudaya keIndonesiaan, selama kita masih bersosial di Indonesia.

Wajar juga bila pegawai kita di perusahaan, instansi pendidikan maupun yang sudah duduk di pemerintahan dan wakil rakyat, mereka selalu merasa tidak puas dengan uang yang sudah didapat, berapa pun kenaikan gajih atau oplah (upah) yang diberikan maka sampai kapanpun tidak pernah bisa untuk membahagiakan hati sanubari rakyat Indonesia, selama tujuan dari kerja dan usaha itu murni untuk mencari uang, dimana nantinya uang akan menjadi tujuan hidup, bukan sebagai alat untuk memotivasi hidup tetapi uang sudah menjadi tuhan karena sudah dijadikan tujuan hidup, padahal hakekat dari diciptakan manusia adalah untuk beribadah dan hakekat dari bekerja adalah ibadah itu sendiri. Dan wajar pula bila output dari pendidikan secara otak satu sisi memang bagus dari sebelumnya namun bila ditilik dari akhlaknya maka yang terjadi di lapangan adalah kenakalan pelajar, hidup bebas dan kebejatan moral sudah melampui dari batasan budaya lokal dan umur secara psikis pada sisi yang lain.

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MBS)

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kuailtas pendidikan. Salah satu indikator kekurang berhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan ( sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function (Hanushek, 1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa komleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

A.    PENGERTIAN DASAR

1.      Peranan Kepala Sekolah

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006), terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai : (1) educator (pendidik); (2) manajer; (3) administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan.

Urgensi dan signifikansi fungsi dan peranan kepala sekolah didasarkan pada pemahaman bahwa keberhasilan sekolah merupakan keberhasilan kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memiliki kompetensi yang disyaratkan agar dapat merealisasikan visi dan misi yang diemban sekolahnya. Dalam kerangka ini direkomendasikan mereaktualisasi fungsi dan peranan kepala sekolah selaku EMASLIM-F dalam wujud good school governance untuk menyukseskan program yang sedang digulirkan pemerintah seperti desentralisasi penyelenggaraan pendidikan, MBS, KTSP, benchmarking, broad basic education, life skill, contextual learning, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, dan lain sebagainya. 

Untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan di tingkat satuan pendidikan perlu ditunjang oleh kemampuan kepala sekolah yang handal dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Meskipun pengangkatan kepala sekolah dilakukan secara terencana dan sistematis, bahkan diangkat dari guru yang sudah berpengalaman atau mungkin sudah lama menjabat sebagai wakil kepala sekolah, namun tidak otomatis membuat kepala sekolah profesional dalam melakukan tugasnya. Pada beberapa kasus ditunjukkan adanya kepala sekolah yang terpaku dengan urusan administratif yang sebenarnya bisa dilimpahkan kepada Tenaga Administrasi Sekolah (TAS).

Sejumlah pakar sepakat bahwa kepala sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administrator dan supervisor, yang disingkat EMAS. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai leader, inovator dan motivator di sekolahnya. Dengan demikian, dalam paradigma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah minimal harus mampu berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator, disingkat EMASLIM.

PEMERINTAHAN NABI MUHAMMAD SAW

Pemerintahan pada masa Nabi  Muhammad saw, merupakan realita kehidupan ummat Islam sepanjang perjalanan politik Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah bagi masyarakat Madinah yang plural dan menerima agama baru (Agama Islam) yang dibawa oleh Nabi saw yang pada waktu itu belum mempunyai tempat atau wilayah yang bisa mengendalikan kepemimpinan syariat Islam. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi perjuangan Nabi saw yang kemudian lahir sebuah kebijakan-kebijakan Nabi yang sangat strategis diantaranya tentang perintah hijrah ke Habsah, mengadakan kerjasama dengan suku-suku diluar Makkah, melahirkan bai’at, melindungi orang-orang yang tertindas dan mengupayakan kesejahteraan.

Realita politik Madinah merupakan rangkaian strategis yang berimplikasi pada masyarakat Islam yang menerima perubahan-perubahan positif diantaranya: Pertama, Ikatan daerah atau wilayah, Dari sini Madinah merupakan tempat tinggal bagi ummat Islam. Kedua, jiwa kemasyarakatan, artinya dengan pemikiran dari ummat Islam Madinah dapat dipersatukan untuk tujuan yang sama. Ketiga, domonasi politik, hal ini terjadi karena keterlibatan ummat Islam secara langsung berperan dalam urusan-urusan politik.[1]

Setelah hijrah ke Madinah, Nabi mengambil prakarsa mendirikan lembaga pendidikan. Pasukan Quraisy yang tertawan dalam perang Badar dibebaskan dengan syarat setiap mereka mengajarkan baca tulis kepada sepuluh anak- anak muslim.  Semenjak saat itu kegiatan belajar baca tulis dan kegiatan pendidikan lainnya berkembang dengan pesat di kalangan masyarakat. Ketika Islam telah tersebar ke seluruh penjuru jazirah Arabia, Nabi mengatur pengiriman guru-guru agama untuk ditugaskan mengajarkan al-Qur'an kepada masyarakat suku-suku terpencil.

NATION STATE (Konsep Negara Berbangsa)

PENDAHULUAN

Dalam  melihat bentuk negara, terdapat beberapa konsep yang menjadi diskursus bagi para pemikir, diantara diskursus tersebut adalah negara dalam bentuk negara bangsa (nation state). Sebuah  negara bangsa adalah suatu jiwa, sebuah prinsip kerohanian, dengan landasan nasionalisme yang merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan kepada negara kebangsaan yang didalamnya terdapat unsur etnisitas, bahasa dan agama sebagai identitas bersama (common identity). Ia juga mempunyai unsur lain yang bersifat kontraktual, karena ia muncul secara artifisal dan didesak oleh suatu kebutuhan kontrak sosial, dengan didalamnya terdapat sebuah ikatan timbal balik yang berbentuk hak dan kewajiban antar negara bangsa dengan warganya.

Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri dikalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia, seperti Indonesia salah satunya hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas menentukan masa depannya sendiri. Kini bisa diprediksikan bahwa negara bangsa sedang mengalami krisis legitimasi. Krisis ini seperti dikatakan oleh Habernas, dikarenakan proyek pencerahan sebagai landasan modernitas telah banyak digugat, semisal kemakmuran negara ternyata tidak bisa menjadi kesejahteraan rakyat, gangguan ekosistem dunia karena imbas teknologi demi memenuhi kepentingan negara bangsa.[1]

John Locke dan Pemikirannya

PENDAHULUAN

Terlepas dari perbedaan pokoknya, Levelers dan Harrington ikut andil dalam menghapuskan kondepsi kuno tentang hak alamiah dan menyetujui bentuk baru. Dipengaruhi oleh pandangan egoistik pada masa itu, keduanya cenderung menekankan hak-hak individu dengan mengabaikan pandangan tradisional tentang supremasi kebaikan bersama (common good). Levelers memandang masyarakat sipil sebagai kumpulan individu-individu yang merdeka yang bekerjasama, bukan karena rasa kesetiakawanan atau nasib bersama tetapi karena motif-motif kepentingan diri sendiri. Demikian juga Harrington merasa bahwa pemerintah seharusnya dibentuk untuk melindungi egoisme yang tercerahkan (the enlightened egoism). Pandangan-pandangan ini terjalin menjadi satu dalam teori individualisme politik yang lebih formal dan arttikulatif dalam justifikasi teoritis Locke terhadap penyelesaian konstitusional tahun 1688.

Negara dalam tinjauan pilosofis adalah struktur pemerintahan yang mempunyai satu esensi dasar tujuan yakni terciptanya social welfare (kesejahteraan sosial). Namun dalam perkembangannya, cita-cita luhur untuk mensejahterahkan rakyat, tidak mampu sepenuhnya dijalankan oleh negara. Kondisi ini bahkan nampak pada semua sistem kenegaraan yang pernah ada. Sejarah misalnya telah mencatat peristiwa penting revolusi Perancis (1789), revolusi yang membawa perubahan mendasar dari sistem kenegaraan monarchy (kerajaan) menjadi monarchy constitutional (semi parlementer). Terjadinya perubahan sistem kenegaraan di Perancis ternyata hanya menghadirkan penguasa baru tanpa membawa perubahan signifikan terhadap upaya menempatkan social welfare sebagai tujuan utama. Contoh lain yang dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk kegagalan negara adalah bubarnya Uni Soviet (1990). Negara yang dibangun atas dasar ideology komunis terbesar tersebut ternyata tidak mampu bertahan lama.

Renaisance Muslim di Thailand

Islam merupakan agama yang kuat. Dalam hal ini, Islam memberikan penjelasan terhadap realitas yang terjadi. Meskipun Islam dilahirkan di negeri Padang Pasir, namun Islam sanggup memberikan pemahaman yang lain pada masyarakat di lain tempat. Seperti di Thailand, Patani adalah satu dari sekian banyak tempat di Asia Tenggara yang menjadi pusat perkembangan masyarakat ketika itu.

Makalah ini sebagai upaya penyelidikan terhadap atas yang taerjadi di Thailand khususnya Patani pada masa kejayaan kerajaan Islam oleh para Ratu yang memerintah kerajaan pada waktu itu. Dan juga menganalisa tentang sebab dan akibat kebangkitan maupun keruntuhan kerajaan tersebut

Perkembangan tradisi pengetahuan Islam dan juga penyebaran gerakan pembaharuan di wilayah Melayu Muslim. Patani adalah orang-orang Melayu baik secara etnis maupun budaya. Peralihan keyakinan penduduk wilayah Patani di Thailand selatan ke Islam, terjadi sejak abad ke 12 hingga abad ke 15. Kesultanan Patani adalah sebuah kerajaan yang cukup banyak penduduknya dan makmur di Semenanjung Melayu hingga sampai ia jatuh di bawah kekuasaan Thai pada tahun 1202/1786 pelabuhannya juga merupakan pusat perdagangan penting bagi para pedagang Asia dan Eropa.

1.  Perkembangan Islam di Patani (1584-1688)

 Pemerintahan dan perkembanagan Islam di Thailand tidak lepas dari kerajaan Islam Patani yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan para Ratu (1584-1688) diantaranya Ratu Hijau, Ratu  biru , Ratu Ungu, dan Ratu Kuning (1584-1688). Patani terletak di sebelah Utara Malaysia antara Laut Cina di sebelah Timur, lautan Hindia di sebelah Barat, dan Thailand di sebelah Utara. Penduduknya beragama Islam dan berbicara dengan bahasa Malayu. Kehidupan mereka seperti di Malaysia dan Asia Tenggara.[1]

LEGITIMASI RELIGIUS KEKUASAAN

Paham kekuasaan religius ialah bahwa hakikat kekuasaan (politik) bersifat adiduniawi dan adimanusiawi yang berasal dari alam gaib atau termasuk yang ilahi. Menurut Talcott Parsons, dalam masyarakat multi-religius proses-proses politik yang berlangsung akan menjadi semacam diferensiasi yang menyediakan agama pada tempat yang lebih sempit tetapi jelas dalam sistem sosial dan kultural. Karena keanggotaan dalam suatu organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela, maka konten dan praktik keagamaan dengan sendirinya mengalami privatisasi dan menyebabkan perkembangan.

Situasi seperti itu mendorong lahirnya model keberagamaan yang terbuka, menjamin kebebasan agama dan meminimalisir intervensi negara. Inilah yang kini dinikmati negara-negara maju dengan tingkat demokrasi yang stabil. Mereka tidak lagi diganggu konflik yang dipicu sentimen apa pun, termasuk sentimen keagamaan. Agama-agama telah menempati ruangnya yang pas, sehingga tidak menimbulkan gesekan dan benturan dengan pandangan-pandangan profan.

Barangkali suatu truisme dalam perbandingan sosiologi sejarah, bahwa agama dalam pasca-pencerahan Barat ditandai meluasnya privatisasi. Yakni, kecenderungan yang kian meningkat untuk melihat agama sebagai masalah etika personal privat, dan bukan tatanan politik publik.

Problematika Pendidikan di Indonesia

1.1. Kualitas Pendidikan di Indonesia

Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentuya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, tidak sedikit guru saat ini yang kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun.

Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai untuk hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah.

“Pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (12/3/2007).

Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:

Mari Menjadi Orang Dermawan

Kepada

Yth.  Bapak/Ibu/Sdr/i  _________________________________

Di

Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan perjuangan dakwah Islam, khususnya dalam pembelajaran baca tulis Al-Qur’an, pemahaman ilmu-ilmu agama serta pendidikan akhlak al-karimah yang sangat dibutuhkan oleh anak didik sehingga mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pondok Pesantren Al-Ghoffaar berdiri sejak tahun 1978 yang kemudian resmi menjadi Yayasan Al-Ghoffaar Cikaso pada tahun 2008 dengan berbagai cabang lembaga pendidikan di bawahnya, yakni Pondok Pesantren, Majelis Taklim, TKQ/TPQ dan Madrasah Diniyah. Untuk menciptakan manusia-manusia yang tangguh menghadapi tantangan era globalisasi dengan prinsip keimanan kepada Allah SWT, dibutuhkan kegigihan dalam upaya mewujudkannya. Keberhasilan upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana, disamping faktor-faktor lainnya.

Mengingat sarana dan prasarana pendidikan di Yayasan Al-Ghoffaar Cikaso sudah tidak memadai, baik dari segi fisik bangunan, ruang belajar yang tidak sesuai dengan jumlah santri, kurangnya jumlah buku/kitab, sarana pendukung kenyamanan hidup para santri, seperti asrama, dapur, MCK, dan lain sebagainya.

Oleh karenanya, kami  bermaksud membangun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Yayasan Al-Ghoffaar Cikaso dengan total estimasi biaya sebesar Rp. 1.043.074.424,- (satu milyar empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah). Mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan, kami memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i baik dari segi dana, materil, tenaga maupun doa restu dalam program pembangunan tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i, kami haturkan terima kasih. Jazaukumullah khairal jaza’ al-katsir.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pembina Yayasan Al-Ghoffaar Cikaso,	Ketua Yayasan Al-Ghoffaar Cikaso,
(ttd) Drs. H. JOJO GHOZALI	(ttd) Drs. H. DUDUNG ABDUL KARIM
Mengetahui:
Kepala Desa Cikaso,
(ttd) H. JABIDI RAHARJA

----------------------------------------------------------

Proposal Lengkap dapat diakses di sini.

Anggaran Dasar Yayasan Al-Ghoffaar Cikaso dapat diakses di sini.

Political Background of Islamic Educational Institutions and the Reach of the State in Southeast Asia

Written by Takeshi Kohno [1]

Introduction

Islam and education are tightly connected, and trying to separate one from the other makes both meaningless.  Islam historically is committed to activities of propagation (da’wah) and acquiring Islamic knowledge (‘ilm). For Muslims, educational institutions are the medium for the transmission of ‘ilm.

Islamic knowledge covers a wide variety of disciplines, such as Qur’anic exegesis, Hadith, law, theology, Arabic language and poetry, literature, logic, and medicine. This wide range of knowledge is consistent with the character of Islam which envisions a comprehensive world view unified under God.  The transmission of this knowledge takes place mainly via person-to-person interaction, and the location of transmission is the Islamic educational institution, popularly called the madrasah.

Unfortunately, Islamic educational institutions in Southeast Asia are increasingly being viewed as a source of Islamic radicalism. According to Zachy Abuza, Islamic educational institutions are a product of Islamic radicalism, and used as a recruiting ground for new, radical members: 

PENERAPAN MODEL ADDIE PADA TENAGA KEPENDIDIKAN

Ada  satu  model  desain  pembelajaran  yang  bersifat generik yaitu model ADDIE (Analysis-Design-Develop-Implement-Evaluate). ADDIE muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh   Reiser   dan   Mollenda. Salah   satu   fungsinya   ADIDE   yaitu menjadi  pedoman  dalam membangun  perangkat  dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Selain pada proses pembelajaran, model ini bisa juga diterapkan untuk profesionalitas guru dan para tenaga kependidikan di lembaga-lembaga pendidikan.

Makalah ini akan menjelaskan konsep Manajemen Pelatihan menggunakan teori  Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (A-D-D-I-E).

I.     Analysis

Dalam menanggapi angka pengguna narkoba belakangan ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) khususnya dalam pencegahan berupaya melibatkan masyarakat dengan secara aktif memberikan penyuluhan khususnya di bidang Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran gelap Narkoba. Melalui Program Penyuluhan di bidang P4GN, diharapkan masyarakat yang dilatih dapat secara aktif menjadi agen-agen yang dapat memberikan wawasan tentang bahaya narkoba umumnya terhadap masyarakat lainnya.

Program Pelatihan Training of Trainers (TOT) merupakan Pelatihan yang di desain dengan melibatkan anggota BNN yang mempunyai wawasan P4GN agar mampu menyampaikan wawasan P4GNnya dalam bentuk pembelajaran kepada masyarakat luas dan efektif. Harapannya dari program Pelatihan Training of Trainers ini adalah lahirnya penyuluh-penyuluh yang professional dalam penyampaian pesan khususnya dalam mengemban misi penyuluh anti narkoba baik terhadap anggota BNN lainnya maupun masyarakat luas.

4P DALAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KEPENDIDIKAN (3)

D. TEORI TENTANG PROSES

Pendidikan yang diselenggarakan di lembaga sekolah hendaknya dalam proses belajar mengajar melibatkan atau memberi kesempatan pada peserta didik dalam berbagai kegiatan. Proses belajar mengajar dengan berbagai kegiatan tersebut diharapkan peserta didik bersibuk diri dan berperan aktif untuk pengembangan potensi yang ada pada dirinya. Dengan demikian mampu membawa perubahan sikap atau tingkah laku pada peserta didik kearah yang positif dan lebih matang.

Menurut Mc. Guire: "Proses perubahan sikap dari tidak menerima ke sikap menerima berlangsung melalui tiga tahap perubahan sikap. Proses pertama adalah adanya perhatian, kedua adanya pemahaman, dan ketiga adanya penerimaan.
 

Pertama, Perhatian. Peserta didik kala timbul dan adakalanya hilang sama sekali. Suatu saat anak kurang perhatiannya terhadap penjelasan atau meteri yang diberikan oleh guru di muka kelas, bukan disebabkan dia tidak memiliki minat dalam belajar, boleh jadi ada gangguan dalam dirinya atau perhatian lain yang mengusik ketenangannya di ruang kelas atau guru kurang dapat mengembangkan sumber pembelajaran dan strategi pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak menjadi tidak tertarik terhadap apa yang dijelaskan guru tersebut.

4P DALAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KEPENDIDIKAN (2)

C. TEORI TENTANG PENDORONG

Agar peserta didik dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang telah digariskan dalam proses belajar mengajar di sekolah, maka membutuhkan sekali adanya dorongan dalam diri individu (motivasi intrinsik) maupun dorongan dari lingkungan (motivasi ekstrinsik).

Pada tiap orang ada kecenderungan atau pendorong untuk mewujudkan potensinya; untuk mewujudkan dirinya, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang; dorongan untuk mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas seseorang. Di samping itu anak memiliki pula sikap, minat, penghargaan dan cita-cita tertentu. Motif, sikap, minat dan sebagainya di atas akan mendorong seseorang berbuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh sebab itu tugas guru adalah menimbulkan motif yang akan mendorong anak berbuat untuk mencapai tujuan belajar.

Pengertian motivasi

Istilah motivasi dari perkataan (motivate - motivation) banyak digunakan dalam berbagai bidang dan situasi. Dalam uraian ini akan dikemukakan motivasi dalam bidang pendidikan khususnya dalam kegiatan belajar mengajar.
S. Nasution, MA. mengungkapkan: "To motivate a child to arrange condition so that the wants to do what he is capable doing". Memotivasi murid adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga anak itu mau melakukan apa yang dapat dilakukannya.

4P DALAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KEPENDIDIKAN (1)

 A. PENDAHULUAN

Menurut Prof Utami Munandar, setiap kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang kita lakukan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan empat P yaitu : Pribadi, Pendorong, Proses, dan Produk.

B. TEORI TENTANG PRIBADI

Pengertian Kepribadian

Istilah kepribadian (personality) berasal dari kata latin "persona" yang berarti "topeng". Pada masa yunani kuno para aktor memakai topeng untuk menyembunyikan identitas mereka dan untuk memungkinkan mereka memerankan tokoh dalam drama. Teknik drama ini kemudian diambil alih oleh bangsa Roma dan dari merekalah kita mendapatkan istilah "personality" atau kepribadian.

Bagi bangsa Roma, persona berarti "bagaimana seseorang tampak pada orang lain", bukan diri sebenarnya. Dari konotasi kata persona inilah, gagasan umum mengenai kepribadian sebagai kesan yang diberikan seseorang pada orang lain diperoleh. Apa yang dipikir, dirasakan dan siapa dia sesungguhnya termasuk dalam keseluruhan "make up" psikologi seseorang dan sebagian besar terungkapkan melalui perilaku. Karena itu, kepribadian bukanlah suatu atribut yang pasti dan spesifik, melainkan merupakan kualitas perilaku total seseorang.
Terdapat banyak definisi istilah "kepribadian", kebanyakan diantaranya mengikuti definisi Allport. Karena definisi ini yang paling luas cakupannya. Menurut definisi tersebut kepribadian adalah susunan sistem-sistem psiko fisik yang dinamis dalam diri suatu individu yang menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap lingkungan. Istilah "dinamis" menunjukkan adanya perubahan dalam kepribadian, menekankan bahwa perubahan dapat terjadi dalam kualitas perilaku seseorang. "Susunan" mengandung arti bahwa kepribadian tidak dibangun dari berbagai ciri yang satu ditambahkan pada yang lain begitu saja, melainkan ciri-ciri ini saling berkaitan. Keterkaitan itu berubah: beberapa ciri menjadi bertambah dominan dan yang lain berkurang, sejalan dengan perubahan yang terjadi pada anak dan dalam lingkungan.

Antara Nabi Khidir, Nabi Musa dan Manajemen Pendidikan

Pada saat ini manajemen sumber daya manusia mendapat perhatian yang besar dari setiap organisasi, baik organisasi besar ataupun kecil, organisasi publik atau swasta, organisasi sosial atau bisnis, semuanya berusaha membenahi diri melalui manajemen sumber daya manusia. SDM dilihat sebagai asset yang harus dikelola sesuai kebutuhan perubahan lingkungan.[1] Berbagai seminar, pelatihan, kursus-kursus dan lokakarya diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu disebabkan begitu pentingnya peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia juga menjadi penting dalam rangka mempertahankan eksistensi suatu organisasi dalam menjawab tantangan-tantangan zaman.[2]

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menyadari pentingnya hal tersebut, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui layanan pendidikan bermutu dan berkualitas pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kuailtas pendidikan. Salah satu indikator kekurangberhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil.

Manajemen Pendidikan Qurani

Al-Qur’an mengintroduksikan dirinya sebagai “pemberi petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus” (QS. Al-Isra’: 9). Petunjuk-petunjuknya bertujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia, baik secara individu maupun kelompok. Rasulullah saw. sebagai penerima Al-Qur’an bertugas menyampaikan petunjuk-petunjuk tersebut, menyucikan dan mengajarkannya kepada manusia (QS. Al-Jum’ah: 2). Menurut Quraish Shihab, menyucikan dapat diidentikkan dengan mendidik, sedangkan mengajar tidak lain membekali anak didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam metafisika serta fisika.[1] Pendidikan dan pengajaran tersebut mempunyai tujuan pengabdian kepada Allah sejalan dengan tujuan penciptaan manusia (QS. Adz-Dzariyat: 56). Atas dasar ini, lebih lanjut ia menjelaskan, dapat dirumuskan bahwa tujuan pendidikan Al-Qur’an adalah membina manusia secara individu dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah.[2]

Dalam hal penyampaian materi pendidikannya, Al-Qur’an membuktikan kebenaran materi tersebut melalui pembuktian-pembuktian, baik dengan argumentasi maupun yang dapat dibuktikan sendiri oleh manusia melalui penalaran akalnya. Hal ini ditemui pada setiap permasalahan akidah atau kepercayaan, hukum, sejarah, dan sebagainya.[3]

PENGANTAR PENGEMBANGAN SILABUS

A.    Pengertian Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

B.    Prinsip Pengembangan Silabus

1.    Ilmiah

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

2.    Relevan

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik.

God - bukan Good - Corporate Governance

Apa yang sebetulnya relevan untuk kita pelajari dari barat saat ini ? Tak lain tradisi keilmuan dan kekuatan eksplorasinya. Tak lebih dari itu. Dan itu artinya bukan di hard knowledge, melainkan di soft capabilities, yaitu tentang ‘bagaimana’. Bukan tentang ‘apa’.

Jika sekedar belajar tentang ‘apa’, maka tengoklah di bidang ekonomi, berapa banyak ilmuwan dan ekonom berderet gelar panjang dan pendek ada disana. Lalu dengan itu pulalah negara-negara itu silih berganti jatuh karena krisis. Kita tak bisa mengadopsi itu disini. Model dan ‘teladan’ segala praktek bisnis dan ekonomi itu telah jatuh berkali-kali.

Aspek Hukum Perlindungan Nasabah, LPS, dan Rahasia Bank

A. Aspek Hukum Perindungan Nasabah

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah dibiarkan sendiri terlunta-lunta tanpa suatu perlindungan yang predictable dan reasonable. Karena itu, salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika berhubungan dengan bank, baik nasabah debitur, nasabah deposan, maupun nasabah nondebitur-nondeposan.

a) Hubungan Bank Dengan Nasabah

Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dan bank terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan nonkontraktual.

1. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, deposan, ataupun nasabah nondebitur-nondeposan.